Orang Indonesia

Setelah selesai mempelajari materi pada Kegiatan Belajar 2 diharapkan Anda dapat:

1. menjelaskan masalah-masalah kependudukan di Indonesia; dan
2. menjelaskan upaya-upaya untuk penanggulangan masalah kependudukan di Indonesia.


Setiap Negara mempunyai masalah di bidang kependudukan. Masalah kependudukan yang dihadapi suatu negara berbeda dengan negara yang dihadapi negara lain.

Sebagai negara yang sedang berkembang Indonesia memiliki masalah-masalah kependudukan yang cukup serius dan harus segera diatasi.

Masalah-masalah kependudukan di Indonesia yaitu:
1. Jumlah penduduk besar.
2. Pertumbuhan penduduk cepat.
3. Persebaran penduduk tidak merata.
4. Kualitas penduduk rendah.
5. Komposisi penduduk sebagian besar berusia muda.

Agar Anda dapat memahami masalah kependudukan di Indonesia seperti yang disebutkan di atas, perhatikan uraian berikut ini.

Jumlah penduduk besar

   Pemerintah Indonesia meminta Arab Saudi untuk memperpanjang program pengampunan atau amnesti yang diberlakukan pemerintah negara itu sejak 11 Mei-3 Juli 2013. Menurut Deputi Penempatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Agusdin Subiantoro, dari 150.000 -200.000 buruh migran ilegal, belum ada separuh yang sudah tertangani hingga saat ini.

   "Sampai sekarang sudah ada 60.000 TKI yang mengurus dan (baru selesai) 18.000 Surat Perjalanan Laksana Paspor," kata Agusdin ketika dihubungi Sabtu, 15 Juni 2013. Dia beralasan, banyak buruh migran yang lokasi bekerjanya jauh dari Konsulat Jenderal RI di Jeddah dan Kedutaan Besar di Riyadh. Sementara pelayanan amnesti hanya ada di dua daerah tersebut.

   Agusdin menuturkan, pemerintah Arab Saudi nampaknya bakal memenuhi permintaan Indonesia. Indonesia membutuhkan waktu sebulan lagi untuk menyelesaikan. Namun, ucapnya, belum ada tanggapan secara tertulis mengenai perpanjangan program amnesti.

   Ahad pekan lalu, ribuan TKI mendatangi KJRI Jeddah untuk mengurus pemutihan dokumen seputar masa tinggal yang telah habis, atau karena tidak memiliki dokumen resmi. Kerusuhan pecah setelah beredar kabar batas waktu pemutihan masa tinggal telah habis. Kabar ini membuat massa mengamuk. Mereka membakar berbagai peralatan di depan gedung Konsulat Jenderal RI.

   Agusdin mengatakan pemerintah telah menambah loket pelayanan dari yang semula enam loket menjadi 40 loket. "Antrian sudah membaik dan tidak perlu panjang," kata Agusdin.

    Data BNP2TKI, jumlah Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi mencapai 2 juta orang. Sedangkan jumlah buruh migran yang ilegal mencapai 150.000-200.000 orang. Para TKI ilegal ini mendapatkan kesempatan mengurus pemutihan hingga 3 Juli 2013.

Masyarakat di beberapa kota besar di Indonesia menurunkan jumlah dana pribadi mereka untuk menabung karena naiknya harga bahan bakar minyak (BBM). Berdasarkan hasil survei Kadence International, penurunan jumlah tabungan masyarakat berdasarkan kota berkisar antara 11-18 persen.

"Alokasi dana untuk menabung jadi turun karena ada alokasi untuk pengeluaran lain. Jadi ada yang harus dikorbankan yaitu alokasi untuk menabung," kata Managing Director Kadence Indonesia, Vivek Thomas di Jakarta, Rabu, 26 Juni 2013.

Survei dilakukan terhadap 500 orang di Jabodetabek, Surabaya, Medan, Balikpapapan, dan Makasar. 50 persen responden merupakan wanita dan 50 persen adalah pria. Usia responden berkisar dari 19-50 tahun. 70 persen responden merupakan pekerja dan sisanya tidak bekerja. Survei dilakukan pada 23 Mei hingga 3 Juni 2013 dengan margin error 4,38.

Berdasarkan hasil survei di 5 kota tersebut, rata-rata terjadi penurunan alokasi tabungan sebesar 16 persen. Tabungan rata-rata per bulan mencapai Ro 977 ribu, setelah kenaikan BBM tabungan menjadi Rp 823 ribu. Jika didetailkan per kota, penurunan alokasi tabungan di Jabodetabek mencapai 18 persen, dari RP 875 ribu menjadi 718 ribu. Di Balikpapan, penurunan alokasi untuk menabung mencapai 19 persen, dari Rp 1.877.000 menjadi Rp 1.527.000. Di Medan, sebelum BBM naik, tabungan warga per bulan rata-rata mencapai Rp 1.420.000, setelah BBM naik, tabungan mencapai 1.245.000..

Berdasarkan frekuensi pendapatan, penurunan tabungan terbesar akan dirasakan oleh masyarakat yang berpenghasilan mingguan. Penurunan mencapai 22 persen, dari yang menabung Rp 1.010.000 per bulan menjadi Rp 788.000 per bulan. Masyarakat dengan penghasilan bulanan mencatatkan penurunan alokasi tabungan sebesar 17 persen, dari Rp 1.041.000 per bulan menjadi Rp 868.000 per bulan. Untuk warga dengan penghasilan harian, penurunan alokasi tabungan mencapai 7 persen, dari Rp 977.000 menjadi Rp 823.000.

   Mengenai masalah pedidikan, perhatian pemerintah kita masih terasa sangat minim. Gambaran ini tercermin dari beragamnya masalah pendidikan yang makin rumit. Kualitas siswa masih rendah, pengajar kurang profesional, biaya pendidikan yang mahal, bahkan aturan UU Pendidikan kacau. Dampak dari pendidikan yang buruk itu, negeri kita kedepannya makin terpuruk. Keterpurukan ini dapat juga akibat dari kecilnya rata-rata alokasi anggaran pendidikan baik di tingkat nasional, propinsi, maupun kota dan kabupaten. 

   Penyelesaian masalah pendidikan tidak semestinya dilakukan secara terpisah-pisah, tetapi harus ditempuh langkah atau tindakan yang sifatnya menyeluruh. Artinya, kita tidak hanya memperhatikan kepada kenaikkan anggaran saja. Sebab percuma saja, jika kualitas Sumber Daya Manusia dan mutu pendidikan di Indonesia masih rendah. Masalah penyelenggaraan Wajib Belajar Sembilan tahun sejatinya masih menjadi PR besar bagi kita. Kenyataan yang dapat kita lihat bahwa banyak di daerah-daerah pinggiran yang tidak memiliki sarana pendidikan yang memadai. Dengan terbengkalainya program wajib belajar sembilan tahun mengakibatkan anak-anak Indonesia masih banyak yang putus sekolah sebelum mereka menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun. Dengan kondisi tersebut, bila tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan, sulit bagi bangsa ini keluar dari masalah-masalah pendidikan yang ada, apalagi bertahan pada kompetisi di era global. 

   Kondisi ideal dalam bidang pendidikan di Indonesia adalah tiap anak bisa sekolah minimal hingga tingkat SMA tanpa membedakan status karena itulah hak mereka. Namun hal tersebut sangat sulit untuk direalisasikan pada saat ini. Oleh karena itu, setidaknya setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam dunia pendidikan. Jika mencermati permasalahan di atas, terjadi sebuah ketidakadilan antara si kaya dan si miskin. Seolah sekolah hanya milik orang kaya saja sehingga orang yang kekurangan merasa minder untuk bersekolah dan bergaul dengan mereka. Ditambah lagi publikasi dari sekolah mengenai beasiswa sangatlah minim.
   Sekolah-sekolah gratis di Indonesia seharusnya memiliki fasilitas yang memadai, staf pengajar yang berkompetensi, kurikulum yang tepat, dan memiliki sistem administrasi dan birokrasi yang baik dan tidak berbelit-belit. Akan tetapi, pada kenyataannya, sekolah-sekolah gratis adalah sekolah yang terdapat di daerah terpencil yang kumuh dan segala sesuatunya tidak dapat menunjang bangku persekolahan sehingga timbul pertanyaan ,”Benarkah sekolah tersebut gratis? Kalaupun iya, ya wajar karena sangat memprihatinkan.”